Negeri Kabut Asap

Oleh Irman Syah

Kejiadian yang melanda negeri ini sebagaimana yang diberitakan oleh beragam media, dan terlebih lagi di media sosial tetang kabut asap itu cukup menyita rasa dan pikiran.  Hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan terbakar. Kabut asap itu begitu tebal. Kenyataan semacam ini semakin memojokkan negeri ini pada kondisi yang tidak nyaman.


Bencana semacam ini, jika disigi berdasarkan kronologinya bermula semenjak tahun 1997, begitu katanya. Berarti pada tahun-tahun inilah mulai gencar penerokaan hutan secara kasar oleh sekelompok manusia yang bersekutu di pemerintahan dalam melakukan pengerukan hasil hutan dengan pencaplokan lahan yang menguntungkannya.

Keberuntungan semacam itu tetulah menciptakan kerugian bagi banyak pihak atas dampak yang ditimbulkannya. Pertama hutan itu sendiri, kemudian ekosistem yang timpang, dan apalagi menimbulkan Co2 yang merusak hak hidup masyarakat di sekitarnya. Pembelokan tujuan yang sesungguhnya untuk kemakmuran rakyat telah berubah menjadi penyengsaraan rakyat. 

Dari tahun 1997, permulaan yang berdampak dari hutan itu tersebab kabut asap yang grafiknya semakin lama semakin tinggi capaiannya pada setiap tahunnya.  Dan sekarang, kenyataan itu  sudah sampai pada ancaman yang membahayakan kehidupan. Artinya, meskipun puluhan ton air yang setiap saat dikucurkan melalui udara oleh pemerintah bukanlah suatu kebijakan yang tepat.

Jika hal ini dihubung-hubungkan, maka Reformasi 1998 bisa saja dianggap sebagai peristiwa yang tak lain adalah semacam opening untuk penyerahan hutan negeri ini bagi sekelompok manusia yang berprofesi sebagai calo pilihan rakyat yang usaha mereka atas nama kelompoknya telah menyerahkan alam ini bulat-bulat; terserahlah akan mau diapakan oleh korporasi yang kemaruk itu.

Kabut asap yang melanda negeri ini sesungguhnya tak jauh beda dengan kabut asap yang berada di dalam kelibut parlemen negeri ini. Bencana yang berasal dari hutan yang terbakar itu berlaga dengan ragam peristiwa dan pertengkaran serta perselisihan yang terjadi di dalamnya. Ketidak-satuan mereka yang telah dipilih oleh masyarakat untuk mengelola negeri inilah yang layak sebai indikasinya.

Kebijakan undang-undang yang tak bijak semakin menjadi, apakah itu tentang tanah ulayat, hukum, politik, ekonomi, dan kemakmuran rakyat, atau kemakmuran koruptor itu telah berlaga di sidang-sidang yang melelahkan. Pemberitaan media tentang kabut-asap yang melanda negeri ini pun terpapar begitu saja dengan juga paparan pemberitaan akan peselisihan paham para pejabat penguasa dan terlihat begitu bodohnya.

Kerugian 200 triliun atas bencana kabut asap, tak apalah kalau itu bisa diatasi dengan angka belasan Triliun, begitu pula kata berita. Mengangetkan memang. Negeri ini tak cuma semisal angka-angka yang begitu saja bisa ditambah-kurangi atau dikali-bagi semau hati. Ada manusia dan kehidupan di dalamnya. Kehidupan masyarakat yang telah mempercayai pengelola Negara akhirnya jadi terciderai.

Kabut asap, tak cuma berasal dari hutan-hutan itu, tapi lebih tepat berada dalam simpul dan  lipatan kertas-kertas perjanjian, penetapan undang-undang serta kebijakan yang diambil, jangan cuma MoU yang diperebutkan dalam pembagian roti dari sekelompok manusia yang tak ingat lagi generasi mendatang yang mau dapat hidup semacam apa. Sementara pengampunan koruptar semakin membahasakan penghinaan pada warga Negara.

Kabut, ya kabut asap. Dia begitu saja telah menyita perhatian semua manusia atas kesakitan hidup mereka yang berada diseputarnya. Tingkat dan dampaknya pun telah berada di ambang batas yang jatuh pada ancaman bahaya. Entahlah, apakah kabut ini akan menetaskan terang atas penentu kebijakan ataukah tetap menjadi duka nestapa yang akhirnya gelap semata?
Roemah Melajoe, 8 Oktober 2015.


0 comments:

Post a Comment

SILAHKAN TINGGALkAN TANGGAPAN DI SINI